Pertemuan ke 2 

Kelas  12 IPS  2

Materi      :                          Lingkup  Materi  Program  Pemberdayaan   komunitas

Menurut Rubin (dalam Sumaryadi, 2005:94-96) ada beberapa prinsip dasar dalam pemberdayaan komunitas, yakni:

1) Perlu adanya break-even dalam kegiatan yang dikelola oleh komunitas. Lain halnya dengan organisasi bisnis, keuntungan yang didapat akan didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan  lainnya.

2) Adanya keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Keterlibatan ini bersifat wajib.

3) Pelatihan sumber daya manusia tidak kalah penting dengan pembangunan fisik yang dilakukan.

4) Memaksimalkan sumber daya yang tersedia supaya dapat melakukan efisiensi biaya untuk penerapannya.

5) Adanya fungsi penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

  

selain adanya prinsip, tentu harus memiliki ruang lingkup dengan fokus dan kegiatan yang berbeda-beda, yaitu:

1) Bidang ekonomi                            

2) Bidang politik, berupa peningkatan bargaining positionmasyarakat terhadap pemerintah.

3) Bidang sosial budaya, yaitu usaha untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia di masyarakat

4) Bidang lingkungan, misalnya rutin mengadakan pelestarian lingkungan.

Adapun upaya pemberdayaan suatu komunitas masyarakat dapat dilakukan dengan tiga upaya, yakni:

1.    Membangun kembali atau paling tidak mengubah struktur dan juga lembaga yang memberikan akses kesetaraan terhadap sumber daya, pelayanan, dan juga kesempatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan.

2.    Upaya membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu  tertentu,dapat dilakukan dengan aksi-aksi sosial.

3.   Pengetahuan dan keterampilan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup tiap anggota komunitas tersebut. Oleh karena itu, pemberdayaan melalui segmen pendidikan perlu dilakukan untuk mewujudkan komunitas yang terampil lagi berpendidikan.

Gerakan sosial seperti pemberdayaan komunitas tersebut, tentu punya kesulitan sendiri dalam melakukan segala upayanya. Misalnya saja, ada hambatan dalam bentuk ketimpangan sosial yang meliputi permasalahan struktural, permasalahan kelompok, dan permasalahan pribadi di tiap anggota komunitas masyarakat itu sendiri.

                    PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

 

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial (social well-being) masyarakat. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa actor, seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor serta instansi terkait, yang saling bekerjasama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek tersebut. membangun masyarakat dan memberdayakan raktyat dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan yang perumusannya dilakukan melalui perancangan program. Hakekat perencanaan sosial adalah tiga tema yang akan dibahas dalam bahan ajar berikut.

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami tentang strategi dan teknik pemberdayaan masyarakat

B. Kegunaan/Manfaat Mata Kuliah
Dengan adanya mata kuliah Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mahasiswa menjadi lebih kompeten dan lebih profesional dalam : mengetahui prencanaan program pemberdayaan masayrakat 

C. Standar Kompetensi Mata Kuliah
Standar kompetensi mata kuliah Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat adalah mahasiswa mampu memahami tentang pemberdayaan masyarakat meliputi : hakikat perencanaan, dan model perencanaan program pemberdayaan masyrakat 

D. Susunan Urutan Bahan Ajar

1.    Hakikat perencanaan pemberdayaan masyarakat

2.    Model perencanaan program pemberdayaan masyarakat 

E. Petunjuk Bagi Mahasiswa 
Mahasiwa dapat mempelajari bahan ajar (modul) ini dan membaca referensi yang direkomendasikan sebagai buku acuan yang sudah ada.

A. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar 
Indikator 

1.    Memahami perencanaan pemberdayaan masyarakat

2.    Menjelaskan hakikat perencanaan pemberdayaan masarakat 

3.    Menjelaskan tentang model perencanaan program pemberdayaan masyarakat

B. Diskripsi Singkat
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami tentang startegi dan teknik pemberdayaan masyarakat meliputi; hakikat perencanaan pemberdayaan masyarakat dan model perencanaan program pemberdayaan masayrakat 

C. Materi 
1. Hakekat Perencanaan 
Ketika menjadi analisisi kebijakan internasional di Central European Univesity , Hongaria dari tahun 2003 sampai dengan 2004, penulis bertemu dengan Nicholas White, direktur Crisis Group International , sebuah NGO yang berpusat dibelgia. Dalam sebuah pertemuan ilmiah di jantung Budapest, dia menyatakan; ‘if we fail to plan, we plan to fail’. Nicholas benar. Jika kita gagal merencanakan, kita merencanakan kegagagaln. Perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternative yang terbaik dari sejumlah alternative yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga dapat di artikan sebagai kegiatan imiah yang melibatkan pengolahan fakta dan situasi sebagai mana adanya yang ditunjukkan untuk mencari jalan keluar dan memecahkan maslah. Perencanaan sosial mula pertama digunakan dinegara-negara maju seperti di Eropa Barat dan Amerika utara. Menurut pengertian yang diberikan oleh PBB, perencanaan sosial meliputi;

1.     Perencana sosial sebagai perencana sector-sektor sosial, seperti sector kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan, dan keluarga berencana.

2.     Perencanaan sosial sebagai perencanaan lintas seltoral. Pengertian ini lebih menyeluruh dalam arti perencanaan yang lebih dari sekedar perencanaan ekonomi saja.

3.     Perencanaan sosial sebagai perencana pada aspek-aspek sosial dari perencanaan ekonomi. Dalam pengertian ini, perencanaan sosial memiliki dua dimensi. Pertama, perencanaan sosial dipandang sebagai perencanaan input sosial sebagai perencanaan ekonomi. Kedua, untuk menghindari atau mencegah berbagai akibat sosial yang tidak diharapkan dari adanya pembangunan ekonomi, sperti keretakan keluarga, kenakalan remaja, polusi, pelacuran, dan sebagainya.

Perencanaan sosial memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan pelayan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, meskipun perencanaan sosial masih seringa diartikan secara luas (menyangkut pendidikan, kesehatan,perumahan) perencanaan sosial pada hakekatnya menunjuk pada perencanan mengenai program pelayanan kesejahteraan sosial (Conyers, 1992) mengacu pada pengertian yang dirumuskan PBB pada tahun 1970, rangkaian kegiatn terorganisir ditujuakn untuk memungkinkan individu, kelompok serta masyarakat dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, serta dapat berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan.

Dengan dikian, perencanaan program pelayanan sosial pada dasarnaya menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanann kesejahteraan sosial yang umumnya mencakup; bimingan keluarga, pendidikan orangtua, perawatan sehari-hari, kesejahteraan anak, perawatan manusia lanjut usia, rehabilitasi penyandang cacat dan narapidana, pelayanan bagi pengungsi, kegiatan kelompok remaja, pelayanan kesehatan, kegiatan persekolahan, dan perumahan (Marjuki dan Suharto, 1996).

2. MODEL PERENCANAAN
Prinsip-prinsip dalam perencanaan program sangat tergantung pada manunisi dan tujuan dari perencanaan sosial itu sendiri. Asumsi dan tujuan perencanaan sosial tidak ada yanbg seragam, melainkan tergantung pada model perencanaan yang dipillih. Oleh karena itu untuk memahami prinsip-prinsi dalam perencanaan sosial dapat dilakukan melalui penelaahan terhadap model-model perencanaan sosial. Sedikitnya ada empat model perencanaan sosial yang memuat prinsip-prinsip perencanaan secara trersendiri (Gilbert dan Specht, 1997).

A. Model Rasional Komprehensif
Model perencanaan ini merupakan model yang poaling terkenal dan luas diterima oleh pembuat keputusan. Prinsip utama dalam model ini adalah bahwa perencanaan merupakan suau proses yang teratur dan logis sejak dari diagnosisi masalah hinga sampai pada pelaksanaan kegiatan atau penerapan program. Model ini sangat menekan pada aspek teknis metododlogis yang didasarkan atas fakta-fakta, teori dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Dalam model ini masalah yang ditemukan harus didiagnosisi, ditentukan pemecahannya melalui perancangan program yang komprehensif, kemudian diuji efektivitasnya sehingga diperoleh cara pemecahan maslah dan pencapaian tujuan yan baik.

Namun demikian, beberapa ahli menunjukkan beberapa kelemahan yang melekat pada model ini (winarno, 2002):

1.     karena masalh yang disusulkan oleh model ini bersifat komprehensif, luas dan mencakup berbagai sector pembangunan, program yang diusulkan oleh para pembuat keputusan seringkali tidak mampu merespon masalah yang spesifik dan konkrit.

2.     Teori rasional yang komprehensif seringkali tidak realistis karena informasi mengenai masalah-masalah yang dikaji dan altenatif-alternatif yang di ajukan seringkali menghadapi hambatan, misalnya dalam waktu dan biaya.

3.     Para pembuat keputusan biasanya berhadapan dengan situasi konflik antar berbagai kelompok kepentingan.

B. Model Inkramental 
Kekurangan yan ada pada mmodel raisonal komprehensif melahirkan model inkramental atau model penambahan (incremental) . pronsi utama model ini mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan perecanaan tidak bersifat radikal, melainkan hanya perubahan-perubahan kecil saja atau penambahan-penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada. Prinsip ini berbeda dengan model pertama yang menekankan perubahan-perubahan fundamental. Model ini menyaranakan bahwa perencanaan tidak perlu menentukan tujuan-tujuan dan kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya. 

Yang diperlukan adalah menentiikan pilihan terhadap kebijakan A dan B yang sama-sama akan menghasilkan a, b, dan c dalam ukuran yang sma. Namun demikian A dapat menghasilkan d yang lebih besar daripada atau lebih banyak daripada B,. sedangkan B menghasilkan e yang lebih besar daripada A. maka untuk memilih kebijakan A dan B caranya adalah dengan membnadingkan perbedaan antara d dan e saja, serta menentukan yang mana yang harus dikorbankan. 

C. Model Pengamatan Terpadu
Model pengamatan trpadu atau oenyelidikan campuran, dikembangkan oleh amitai etzioni melalui karyanya Mixced scaning; A thord approach to decusion making ynag dimuat dalam jurnal Administration Review, XXVII pada Desember 1967. Model ini merupakan jalan tengah dari model pertama dan kedua yang memadukan unsure-unsur yang terdapat pada kedua pendekaan diatas, yakni mengenai keputusan fundamental dan incremental. Keputusan yang fundamental dilakukan dengan menjajaki alernatif-alternatif utama dihubungkan dengan tujuan. Tetapi tidak seperrti pendekatan rasional, hal-hal yang detail dan spesifikasi diabaikan dengan pandangan yang menyeluruh dapat diperoleh. Sementara itu, keputusan-keputusan yang bersifat tambahan atau inkrimental dibuat didalam konteks yang ditentukan oleh keputusan-keputusan fundamental. Dengan demikian, masing-masing unsure dapat mengurangi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada unsure lainnya

D. Model Transaksi
Prinsip utama model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan para penerima pelayanan. Oleh karena itu, model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi antara perencana dan penerima pelayanan yang membutuhkan perencanaan program. Caranya dapat dilakukan dengan mengadakan transaksi yang bersifat pribadi, baik lisan maupun tulisan secara menerus diantara mereka yang terlibat