Pertemuan ke 2
Kelas 12 IPS1
Materi Evaluasi Aksi
Pemberdayaan Komunitas
MENGEVALUASI AKSI PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS SEBAGAI BENTUK KEMANDIRIAN DALAM MENYIKAPI KETIMPANGAN SOSIAL
A. Konsep-Konsep Pemantauan dan Evaluasi
Pemberdayaan Komunitas
1. Pengertian Evaluasi Pemberdayaan
Komunitas Kata “evaluasi” dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai
padanan istilah dari “penilaian”, yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan
untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang
sedang diamati (Hornby dan Parnwell, 1972). Pokok-pokok pengertian tentang
evaluasi.
a. Evaluasi adalah kegiatan pengamatan
dan analisis terhadap suatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau sesuatu objek
b. Membandingkan segala sesuatu yang kita
amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui dan atau miliki
c. Melakukan penilaian, atas segala
sesuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang
dilakukan
Kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan berikut.
a. Observasi (pengamatan)
b. Membandingbandingkan antara hasil
pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu
c. Pengambilan keputusan atau penilaian
atas objek yang diamati
Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan
sistematis yang meliputi halhal berikut.
a. Pengamatan untuk pengumpulan data atau
fakta
b. Penggunaan “pedoman” yang telah
ditetapkan
c. Pengukuran atau membandingkan hasil
pengamatan dengan pedomanpedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu
d. Penilaian dan pengambilan keputusan
Evaluasi harus “objektif”, dalam arti harus dilakukan
berdasarkan data atau fakta, bukan berdasarkan praduga atau intuisi seseorang.
Evaluasi juga harus menggunakan pedomanpedoman tertentu yang telah ditetapkan
terlebih dahulu.
2. Ragam Evaluasi dan Aksi Pemberdayaan
Komunitas
a. Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif
Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap
program atau kegiatan yang telah dirumuskan, sebelum program atau kegiatan itu
sendiri dilaksanakan. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan kegiatan evaluasi
yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan.
b. OnGoing Evaluation dan ExPost
Evaluation
Ongoing evaluation adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat
program atau kegiatan itu masih/sedang dilaksanakan, yang dimaksudkan untuk
mengetahui ada/tidaknya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dibanding program
atau rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan expost evaluation sebenarnya
sama dengan evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat
program atau kegiatan yang direncanakan telah selesai dikerjakan.
c. Evaluasi Intern dan Evaluasi Ekstern
Ditinjau dari pelaksana kegiatan evaluasi, kegiatan evaluasi
dibedakan antara evaluasi intern dan evaluasi ekstern. Pada evaluasi intern,
pengambilan inisiatif diadakannya evaluasi maupun pelaksanaan kegiatan evaluasi
adalah orangorang atau aparat yang terlibat langsung dengan program yang
bersangkutan. Sementara itu, evaluasi ekstern adalah evaluasi yang dilaksanakan
oleh pihak luar (di luar organisasi pemilik/pelaksana program) meskipun
inisiatif dilakukanya evaluasi dapat muncul dari kalangan orang luar, atau
justru diminta oleh organisasi pemilik/pelaksana program yang bersangkutan.
d. Evaluasi Teknis dan Evaluasi Ekonomi
Dilihat dari aspek kegiatan yang dievaluasi, dikenal adanya
evaluasi teknis (fisik). Evaluasi teknis (fisik) adalah kegiatan evaluasi yang
penerima manfaat dan ukurannya menggunakan ukuranukuran teknis (fisik).
Sementara itu, evaluasi ekonomi atau keuangan, penerima manfaatnya adalah
pengelolaan keuangan dan penerima ini menggunakan ukuran-ukuran ekonomi.
e. Evaluasi Program, Pemantauan Program,
dan Evaluasi Dampak Program
1. Evaluasi Program, adalam evaluasi yang
dilakukan untuk mengkaji kembali draft/usulan program yang sudah dirumuskan
sebelum program itu dilaksanakan.
2. Pemantauan Program, diartikan sebagai
proses pengumpulan informasi (data dan fakta) dan pengambilan keputusankeputusan
yang terjadi selama proses pelaksanaan program.
3. Evaluasi Dampak Program, sebagian
besar kegiatan evaluasi umumnya diarahkan untuk mengevaluasi tujuan program
atau dampak kegiatan yang telah dihasilkan oleh pelaksanaan program yang telah
direncanakan.
f. Evaluasi Proses dan Evaluasi Hasil
1. Evaluasi proses adalah evaluasi yang
dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh proses kegiatan yang telah
dilaksanakan itu sesuai (dalam arti kuantitatif ataupun kualitatif) dengan
proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sesuai yang dirumuskan dalam
programnya.
2. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang
dilakukan untuk mengevaluasi tentang seberapa jauh tujuantujuan yang
direncanakan telah dapat dicapai, baik dalam pengertian kuantitatif maupun
kualitatif.
3. Tujuan Evaluasi dan Aksi Pemberdayaan
Komunitas Pada dasarnya tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatankegiatan
yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang telah
ditetapkan.
4. Kegunaan Evaluasi Pemberdayaan
Komunitas
a. Kegunaan operasional
1. Dengan evaluasi kita dapat mengetahui
cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan sekaligus dapat
mengidentifikasi faktorfaktor kritis (critical factors) yang sangat menentukan
keberhasilan kegiatan (pemberdayaan) yang dilakukan.
2. Melalui evaluasi, dapat kita lakukan
perubahanperubahan, modifikasi dan supervise terhadap kegiatan yang
dilaksanakan
3. Melalui evaluasi akan dapat
dikembangkan tujuantujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi
pelaporan kegiatan
b. Kegunaan analitis bagi pengembangan
program
1. Untuk mengembangkan dan mempertajam
tujuan program dan perumusannya
2. Untuk menguji asumsiasumsi yang
digunakan, dan untuk lebih menegaskannya lagi secara eksplisit
3. Untuk membantu dalam mengkaji ulang
proses kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang dikehendaki
c. Kegunaan kebijakan
1. Berlandaskan hasil evaluasi dapat
dirumuskan kembali, strategi pembangunan, pendekatan yang digunakan, serta
asumsiasumsi dan hipotesishipotesis yang akan diuji
2. Untuk menggali dan meningkatkan
kemampuan pengetahuan tentang hubungan antarkegiatan pembangunan, yang sangat
bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan di masamasa
mendatang 5.
5. Landasan Evaluasi Pemberdayaan
Komunitas
a. Evaluasi dilandasi oleh keinginan
untuk mengetahui sesuatu
b. Menjungjung tinggi nilainilai
kebenaran
c. Objektif
B. Prinsip-Prinsip Evaluasi Aksi
Pemberdayaan Komunitas
1. Kegiatan evaluasi harus merupakan
bagian integral yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan program artinya
tujuan evaluasi harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai yang telah
dinyatakan dalam perencanaan programnya.
2. Setiap evaluasi harus memenuhi
persyaratan berikut
a. Objektif
b. Menggunakan pedoman tertentu yang
telah dibakukan (standarized)
c. Menggunakan metode pengumpulan data
yang tepat dan teliti
d. Menggunakan alat ukur yang tepat
(valid, sahih) dan dapat dipercaya (teliti, reliable)
3. Setiap evaluasi harus menggunakan alat
ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan evaluasi yang berbeda pula.
4. Evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk
data kuantitatif dan uraian kualitatif
5. Evaluasi harus efektif dan efisien
C. Kualifikasi Evaluasi Aksi Pemberdayaan
Komunitas Untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik, setiap evaluasi harus
dilaksanakan agar memenuhi persyaratan berikut ini.
1. Memiliki tujuan jelas dan spesifik
2. Menggunakan instrumen yang tepat dan
teliti
3. Memberikan gambaran jelas tentang
perubahan perilaku penerima manfaat
4. Evaluasi harus praktis
5. Objektif
D. Pendekatan dalam Pelaksanaan Evaluasi
Aksi Pemberdayaan Komunitas
1. Pendekatan Kebutuhan, artinya harus
sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat
2. Pendekatan Informan Kunci (Key
Informan), pengumpulan data dibatasi pada informan kunci yang biasanya terdiri
dari tokohtokoh masyarakat setempat yang menguasai tentang kebutuhan dan halhal
yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat
3. Pendekatan Forum Masyarakat
4. Pendekatan Indikator, dengan membatasi
pada sejumlah indikatorindikator yang strategis
5. Survei dan Sensus
E. Pendekatan Sistem dalam Evaluasi
Pemberdayaan Komunitas Mengacu pada pengertian tentang pemberdayaan dan
analisis tentang pendidikan sebagai suatu sistem, kegiatan pemberdayaan dapat
dipandang sebagai suatu sistem pendidikan, yang terdiri atas,
1. Raw input atau bahan baku yang berupa
penerima manfaat didik atau masyarakat yang menjadi penerima manfaat
pemberdayaan
2. Instrumen input, atau perlengkapan
yang berupa: fasilitator, materi pemberdayaan, metode pemberdayaan, dan keadaan
kegiatan pemberdayaan
3. Environment input, atau lingkungan
(sosial, ekonomi, budaya) asal masyarakat yang menjadi penerima manfaat
pemberdayaan
4. Proses pemberdayaan itu sendiri
5. Output atau hasil pemberdayaan yang
berupa hasil langsung (perubahan perilaku) dan hasil akhir (peningkatan
produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat)
Oleh karenanya diperlukan adanya evaluasi yang diarahkan untuk
mengevaluasi keseluruhan unsur (sub sistem) dari sistem pemberdayaan itu,
a. Evaluasi kebijaksanaan (tujuan) program
b. Evaluasi proses (belajarmengajar) yang diprogramkan
c. Evaluasi logistik yang diperlukan
d. Evaluasi sistem pengawasan
F. Pendekatan dalam Pelaksanaan
Pemantauan Aksi Pemberdayaan Komunitas
Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan untuk melaksanakan
pemantauan, yaitu
1. Penggunaan catatancatatan atau
rekaman data, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan dengan membandingkan
catatan jadwal kegiatan (termasuk targettargetnya), dengan informasi yang dapat
dikumpulkan selama pelaksanaan program.
2. Survei terhadap peserta program atau
penerima manfaat dan pemangku kepentingan yang lain.
3. Survei terhadap seluruh warga
masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program
pemberdayaan.
G. Pendekatan dalam Evaluasi Dampak
Program Aksi Pemberdayaan Komunitas Pelaksanaan evaluasi terhadap dampak
program bertujuan untuk menilai seberapa jauh tingkat efektivitas program dan
dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat, baik yang terlibat langsung
dalam pelaksanaan program maupun tidak. Ada beberapa pendekatan dalam evaluasi
dampak program aksi pemberdayaan komunitas, yaitu:
1. Pendekatan Eksperimental, dengan
merancang kegiatan evaluasi sebagai suatu riset eksperimental
2. Pendekatan yang Berorientasi pada
Tujuan (Goal Orientation Approach), dilakukan dalam evaluasi keberhasilan atau
ketercapaian tujuan kegiatan, yang memfokuskan kepada indikatorindikator
ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pendekatan yang Berfokus pada
Keputusan (The Decision Focused Approach), ditujukan untuk pengelola program,
bagi pengambilan keputusankeputusan yang terkait dengan keberlanjutan program
(perbaikan, pengembangan penghentian, dan lainlain)
4. Pendekatan yang Berorientasi pada
Pemakai (The User Focused Approach), mengutamakan pada penilaian tentang
seberapa jauh tingkat korbanan dan atau kemanfaatan program bagi penerima
manfaat, baik dilihat yang terkait dengan proses, hasil, maupun dampak
kegiatannya
5. Pendekatan yang Responsive (The
Responsive Approach), sangat unik, karena evaluator harus mendengar informasi
dari semua pemangku kepentingan untuk kemudian melakukan analisis dan sintesis
melalui beragam sudut pandang yang dilatarbelakangi beragam kepentingan
6. Pendekatan yang Bebas Tujuan (Goal
Free Approach), pendekatan ini memberikan kebebasan untuk merumuskan tujuan dan
metode evaluasinya.
H. Model-Model Evaluasi Pemberdayaan
Komunitas Model adalah abstraksi suatu entitas di mana abstraksi adalah
penyederhanaan bentuk asli, dan entitas adalah suatu kenyataan atau keadaan
keseluruhan suatu benda, proses, ataupun kejadian (Yaya dan Nandang, 2009).
Dalam hubungan ini terdapat beragam model, yaitu:
1. Model fisik yaitu menggambarkan
entitas dalam bentuk tiga dimensi
2. Model naratif yaitu menggambarkan
entitas dalam bentuk lisan dan atau tulisan
3. Model grafik menggambarkan entitas
dalam bentuk garis dan simbol
4. Model matematik yaitu menggambarkan
entitas dengan menggunakan rumusrumus persamaan tentang keterkaitan variabel
5. Model deskriptif, model ini
menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan
6. Model prediktif, model ini menunjukkan
apa yang akan terjadi, bila sesuatu terjadi
7. Model normatif, model ini menyediakan
jawaban terbaik terhadap satu persoalan. Model ini memberi rekomendasi tindakantindakan
yang perlu diambil
8. Model ikonik, adalah model yang
menirukan sistem aslinya, tetapi dalam suatu skala tertentu
9. Model analog, adalah suatu model yang
menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama
dan menggambarkanya dengan benda atau sistem lain secara analog
10. Model simbolis, adalah suatu model
yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbolsimbol biasanya dengan
simbolsimbol matematis.
I. Pemberdayaan Komunitas untuk Mengatasi
Ketimpangan Sosial
1. Mengatasi ketimpangan sosial
berdasarkan kearifan lokal, pada dasarnya pemberdayaan komunitas untuk
mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan kearifan lokal ini sudah dapat kita
temukan di berbagai daerah, contohnya budaya gotong royong dalam mendirikan
rumah.
2. Mengatasi ketimpangan sosial
berdasarkan kelestarian lingkungan, kelestarian lingkungan perlu dijaga untuk
mencegah terjadinya ketimpangan sosial dalam suatu masyarakat. Kelestarian lingkungan
alam yang tidak dijaga akan mengakibatkan semakin berkurangnya sumber daya alam
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia
3. Mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan pembangunan
berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana, eifisen, dan memerhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk
generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.
J. Aksi Pemberdayaan Masyarakat
Sebagai Bentuk Kemandirian Dalam Menyikapi Ketimpangan Sosial
Tujuan pemberdayaan
masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan / kesenjangan /
ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan
dasar yang belum mencukupi / layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan,
pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan
keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang
lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor
pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasarpasarlokal / tradisional karena dipergunakan
untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional.
Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk
dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu
1. menciptakan
iklim,
2. memperkuat
daya, dan
3. melindungi.
Pemberdayaan
masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai
program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati
harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan
pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat,
memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukandiri ke arah kehidupan yang
lebih baik secara berkesinambungan.
K. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Era
Globalisasi
Secara umum local
wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat
(local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam
dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, sehingga hal tersebut dapat dipahami
sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak
dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang
tertentu.
Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai
kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau
bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang
terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom sering diartikan sebagai ‘kearifan/kebijaksanaan’.
Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode
panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem
lokal yang sudah dialami bersama-sama.
Mereka mempunyai pemahaman,
program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki,
mengembangkan unsur kebutuhan mereka, dengan memperhatikan lingkungan dan
sumber daya manusia yang terdapat pada warga mereka. Masyarakat majemuk
tanpa konflik jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan sosial
yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak
asasi manusia. Dalam masyarakat majemuk yang tanpa konflik, warga
bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan
yang bersifat non-govermental untuk mencapai kebaikan bersama. Beberapa
indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam mewujudkan tercapainya
masyarakat majemuk tanpa konflik, yaitu:
1. terpeliharanya
eksistensi agama atau ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat;
2. terpelihara
dan terjaminnya keamanan,ketertiban, dan keselamatan;
3. tegaknya
kebebasan berpikir yang jernih dan sehat;
4. terbangunnya
eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh toleransi dan
tenggang rasa e. terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab
serta bermoral tinggi; dan
5. terbangunnya
profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang
baik, bersih berwibawa dan bertanggung jawab.
Kemajemukan
(pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas atau diversitas) masyarakat dan
kebudayaan di Indonesia merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan, nilai asli
masyarakat Indonesia adalah nilai yang di dalamnya melekat dengan konsep
multikultural, nilai-nilai seperti toleransi beragama, agregasi sosial,
kemajemukan kultural dan etnik, menjadi alasan mengapa para pendiri bangsa ini
memilih Pancasila dari pada pada ideologi bernuansa agama.
Strategi
pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di era globalisasi yakni dengan
memperkuat nilai-nilai dan norma-norma leluhur dari nenek moyang yang ada di
masyarakat agar terjaga utuh kearifan lokal; mempertahankan budaya yang ada di
masyarakat dengan bertindak secara rasional sebagai akibat dari arus
globalisasi; menyaring budaya dari luar (globalisasi) dengan menilai baik
buruknya pengaruh dalam bidang teknologi dan komunikasi, transportasi,
pengembangan media massa, perubahan gaya hidup, pendidikan, budaya, politik,
agama, hukum, dll. Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat
adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam
menentukan atau memperbaiki kehidupannya.
Pada prinsipnya pemberdayaan bukan merupakan suatu program atau kegiatan yang
berdiri sendiri. Pemberdayaan merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk mengubah lebih dari satu aspek pada diri dan kehidupan seseorang atau
sekelompok orang agar mampu melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk
membuat kehidupannya lebih baik dan sejahtera.